Tudingan Legalkan Zina Dibantah, Ini Pasal-pasal Kontroversial Permen PPKS

Ilustrasi

JAKARTA, BERITAKITO.ID РPermendikbud Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (PPKS) di Lingkungan Perguruan Tinggi jadi kontroversi karena dituding melegalkan zina. Tudingan ini sudah dibantah oleh Kemendikbudristek. Apa saja pasal yang jadi sorotan?

Sebagaimana diketahui,¬†Permendikbudristek¬†ini menuai protes dari sejumlah pihak. Muhammadiyah meminta aturan ini dicabut karena dianggap ada pasal yang dianggap bermakna terhadap legalisasi seks bebas di kampus. Sementara PKS mempersoalkan masalah ‘consent’ atau ‘persetujuan korban’ yang termuat di aturan tersebut.

Mengenai hal itu, Plt Dirjen Pendidikan Tinggi Kemendikbud-Ristek Nizam mengatakan anggapan tersebut timbul karena kesalahan persepsi atau sudut pandang.

“Tidak ada satu pun kata dalam Permen PPKS ini yang menunjukkan bahwa Kemendikbudristek memperbolehkan perzinaan. Tajuk diawal Permendikbudristek ini adalah ‘pencegahan’, bukan ‘pelegalan’,” tegasnya dalam keterangan tertulisnya.

Dilihat detikcom, Selasa (9/11/2021) Permendikbud Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (PPKS) di Lingkungan Perguruan Tinggi memuat 58 Pasal. Permendikbud ini ditetapkan oleh Mendikbudristek Nadiem Makarim.

Berikut ini beberapa pasal Permendikbud yang disorot karena kontroversial:

1. Kewajiban Bentuk Satuan Tugas

Salah satu sorotan terhadap Permendikbud ini datang dari Anggota Komisi X DPR RI dari Fraksi PKS, Sakinah Aljufri. Dia mempermasalah keharusan kampus membuat Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual. Menurutnya ini justru menambah beban baru bagi kampus maupun sivitas Perguruan Tinggi.

Pasal 1
14. Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual yang selanjutnya disebut Satuan Tugas adalah bagian dari Perguruan Tinggi yang berfungsi sebagai pusat Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Perguruan Tinggi.

2. Kepentingan Korban

Selanjutnya, Permendikbud ini dianggap anggota DPR dari Fraksi PKS, Ledia Hanifa Amaliah. Salah satunya karena tidak ada norma agama dalam Pasal 3 yang menjelaskan soal pencegahan kekerasan seksual. Apalagi pasal ini dianggap berpedoman pada konsep ‘consent’ atau persetujuan korban. Bagian ini ‘consent’ ini dianggap melegalkan zina. Begini bunyi pasalnya.

Pasal 3
Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual dilaksanakan dengan prinsip:
a. kepentingan terbaik bagi Korban;
b. keadilan dan kesetaraan gender;
c. kesetaraan hak dan aksesibilitas bagi penyandang
disabilitas;
d. akuntabilitas;
e. independen;
f. kehati-hatian;
g. konsisten; dan
h. jaminan ketidakberulangan.