Polisi: Penimbun Minyak Goreng Diancam 5 Tahun Bui, Denda Rp50 Miliar

polisi hukum penimbun minyak goren dan harga minyak goreng naik

Beritakito.id – Akibat minyak goreng menjadi langkah di pasar, minimarket dan pusat perbelanjaan, Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karopenmas), Polri Brigjen Ahmad Ramadhan, menyampaikan bahwa kepolisian akan melakukan penindakan hukum jika ada aksi borong dan penimbunan menyusul penetapan satu harga minyak goreng Rp14.000 per liter.

Ramadhan juga menuturkan, Polri telah membentuk tim monitoring ke wilayah agar bisa memantau kegiatan produksi hingga penjualan minyak goreng.

Polri membentuk tim monitoring ke wilayah, lakukan monitoring kegiatan produksi, distribusi dan penjualan minyak goreng, lakukan penindakan bila ada upaya aksi borong dan penimbunan, khususnya minyak goreng kemasan premium,” kata Ramadhan sebagaimana dikutip dari cnnindonesia, Jumat (21/1/2022).

Ramadhan mengingatkan bahwa spekulan yang melakukan aksi borong hingga penimbunan akan terancam hukuman pidana. Adapun pelaku diancam hukuman 5 tahun penjara.

“Hal ini sesuai pasal 107 UU nomor 7 tahun 2014 tentang Perdagangan dengan ancaman 5 tahun atau denda Rp50 miliar,” pungkas Ramadhan.

Menurut dia, saat ini Polri telah berkoordinasi dengan Kementerian Perdagangan RI dan Dinas Perdagangan di tingkat Provinsi, Kota ataupun Kabupaten untuk dapat menerbitkan pelaksanaan teknis penjualan minyak satu harga. Dimana, nantinya pembelian tiap masyarakat akan dibatasi.

“Dibatasi dua liter setiap pembelian, guna antisipasi adanya aksi borong dan penimbunan,” tambah dia.

Mendag Ancam Cabut Izin Usaha Bagi Mereka Penimbun Minyak Goreng

Sebagai informasi, kebijakan ini akan diberlakukan tak hanya di ritel modern. Namun, harga minyak satu harga juga akan berlaku di pasar tradisional setelah satu pekan ketentuan tersebut disahkan.

Menteri perdagangan Muhammad Lutfi mengancam produsen ataupun perusahaan minyak goreng yang menjual harga di atas Rp14 ribu dengan sanksi hingga pencabutan izin usaha. Pasalnya, ia mengatakan bahwa program ini akan berlangsung hingga enam bulan ke depan.

Lutfi mengatakan bahwa pemerintah telah menggelontorkan dana sebesar Rp7,6 triliun untuk membiayai subsidi 250 juta liter minyak goreng kemasan per bulan. Jumlah itu setara 1,5 miliar liter selama enam bulan bagi masyarakat.

“Produsen atau eksportir yang tidak mematuhi ketentuan maka akan dikenakan sanksi berupa pembekuan atau pencabutan izin. Kami mengingatkan pemerintah akan mengambil langkah yang sangat tegas,” kata Lutfi, Rabu (19/1/2022).