Berita  

KLHK Percepat Realisasi Hutan Masyarakat Riau

KLHK percepat realisasi hutan sosial di Riau

menteri siti nurbaya kebut realisas

Kami turun bersama seluruh tim di bawah komando langsung Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya untuk mempercepat perhutanan sosial di Provinsi Riau.

Kota Pekanbaru (ANTARA) – Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) telah menurunkan tim khusus percepatan realisasi hutan kemasyarakatan bagi masyarakat Riau yang bertugas melakukan verifikasi teknis di lapangan terhadap beberapa usulan yang diajukan ke KLHK.

Expert Advisor: “Validasi teknis ini untuk mengidentifikasi siapa dan apa yang menerima perhutanan sosial. Kami sudah mulai mempercepat perhutanan sosial di Negara Riau dengan tim penuh di bawah perintah langsung Siti Nurbaya, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan” kata. Pernyataan tersebut dikeluarkan di Meranti, Sabtu kepada Afni Zulkifli, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (14/5).

Afni mengatakan, perintah menteri LHK harus segera memberikan hak-hak masyarakat Riau dalam bentuk undang-undang perhutanan sosial.

Tim verifikasi dipimpin langsung oleh Syafda Roswandi, Direktur Penyusunan Kawasan Perhutanan Sosial (PKPS) KLHK. Bergabung dengan tim, Pokja Perhutanan Sosial, UPT KLHK, Dinas LHK Provinsi dan pihak terkait lainnya. Tim dibagi menjadi tiga dan melakukan validasi teknis proposal di Kabupaten Kepulauan Meranti dan Kabupaten Lokan Hulu.

Selengkapnya: KLHK fokus pada kebakaran hutan dan pengendalian kebakaran hutan di daerah rawan.

“Pada peta arahan, hutan sosial Riau terbesar kedua di Indonesia dan tertinggi di Sumatera. Namun realisasinya sangat lambat, sehingga Menteri Siti Nurbaya telah menginstruksikan daerah untuk mengambil bola untuk memeriksanya sendiri,” dia berkata. itu tajam

Di bawah arahannya, Syafda mengatakan izin perhutanan sosial merupakan bentuk modifikasi kebijakan pemerintah yang bermanfaat bagi masyarakat. Hak pengelolaan hutan sosial dipegang oleh KTH selama 35 tahun, dan dapat diperpanjang selama 35 tahun jika dikelola dengan baik.

“Tim sudah memverifikasinya secara transparan,” kata Syafda.”Perundang-undangan perhutanan sosial bukan soal distribusi lahan, tapi soal tata kelola yang adil untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan melestarikan kawasan hutan.”

Setelah Kepulauan Meranti dan Rhoul, Tim Verifikasi Ketrampilan Perhutanan Sosial KLHK akan terus bergerak ke berbagai lokasi yang diusulkan oleh daerah/kota lain.

Baca Juga :   9 Game Slot Penghasil Uang Tanpa Deposit Sukses WD 5JT

BACA JUGA: KLHK bersiap untuk terus bersiap menghadapi kebakaran dan kebakaran hutan ketika peluang hujan berkurang.

“Target yang ditetapkan Menteri Siti Nurbaya untuk Riau tahun ini mencapai 500.000 hektar, sisanya tahun depan. Ini jelas bukan target yang mudah, tapi saya yakin bisa dipercepat dengan dukungan semua pihak,” kata Sharpda. .

KLHK telah mengalokasikan hak masyarakat untuk mengakses hutan sosial di Provinsi Riau melalui Peta Tanda Kawasan Hutan Sosial (PIAPS) seluas 1.297.843 ha. Ini merupakan kuota terbesar di seluruh Sumatera dan kuota terbesar kedua di Indonesia setelah Papua.

Alokasi perhutanan sosial terbesar di Negara Riau ada di Kabupaten Indragiri Hilir dengan luas 266.755 ha. Bencalis 191.222 ha; Lokan Hillir 187.849 ha; Lokan Hulu 122.666 ha; Indragiri Hulu 114.288 ha; Kepulauan Meranti 112.560 ha; Pellarawan 81.651 ha; Kampar 80.618 ha, Kuantan Singingi 50.754 ha, Dumai 46.885 ha, Siak 41.538 ha, Pekanbaru 1.057 ha Jumlah tersebut terus bertambah dan akan bertambah.

Direktur KPH Tebing Tinggi Sri Irianto menyambut baik tim dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk mempercepat realisasi hutan sosial di Meranti.

Baca Selengkapnya: Satu skuadron helikopter yang didukung Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan tiba di Riau.

Ia mengatakan, “Saya sangat senang tim Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan telah menunggu lebih dari dua tahun. Kami sedang mempersiapkan segala sesuatunya untuk kelancaran tim verifikasi ini.”

Jusman (55), warga Meranti yang mengajukan izin HKm, berharap proses pengajuan izin HKm berjalan lancar. Impian Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) untuk mengirimkan tim khusus ke Meranti sudah lama dinanti-nantikan.

“Sebelumnya saya masih khawatir dengan minimnya legalitas tanah, tapi saya sangat senang tim KLHK mengambil bola seperti ini. Seluruh prosesnya disederhanakan dan gratis. Kalau nanti mendapat izin perhutanan sosial, komunitas kecil seperti kami akan sangat berterima kasih,” katanya.

Baca juga: BMKG Deteksi 5 Titik Panas di Kaltim.

Reporter: Prislidia
Redaktur: Agus Salim
HAK CIPTA © ANTARA 2022